Sabtu, 07 Mei 2016

Kuala Seumayam; mencari sepetak kebebasan dalam penjajahan sawit.

Bagi Aceh, berakhirnya masa konflik adalah sebuah awal baru masa depan yang terjamin. Aman, tentram dan damai. Akan tetapi bagi sebagian daerah, masa-masa peralihan ini nyatanya sama saja dengan masa sebelumnya. Aman iya, tentram tidak juga. Begitulah perasaan para penduduk Desa Kuala Seumayam. Lepas dari konflik bukanlah kelegaan bagi mereka, akan tetapi merupakan sebuah awal perjuangan baru. 
Desa Kuala Seumayam terletak jauh di pinggir pantai yang menghadap Samudra Hindia, berada di  Muara Sungai Krueng Seumayam. Kuala Seumayam adalah desa paling tua yang sudah ada di hutan Tripa sejak zaman Belanda. Kondisi desa yang memang sudah terbelakang dari awalnya benar-benar sulit ditempuh. Kuala Seumayam termasuk salah satu desa di kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Untuk masuk ke desa ini dibutuhkan waktu hampir 2 jam lamanya, serta harus melewati jalan perkebunan PT Kalista Alam. Masyarakat terpaksa harus melewati jalan tersebut karena tidak ada akses jalan lain ke wilayah ini. Saat musim hujan, kondisi badan jalan terlalu sempit dan licin, sehingga sangat susah untuk dilalui.
Rawa tripa sendiri adalah salah satu dari tiga hutan rawa yang berada di pantai barat pulau Sumatera dengan luas mencapai ± 61.803 hektar. Secara administratif, 60% luas Rawa Tripa berada di kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Sisanya berada di wilayah Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya). Wilayah tersebut berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Hutan ini jika diibaratkan adalah sebuah kekayaan hayati yang ekosistemnya benar-benar kompleks. Hutan rawa gambutnya terkenal dengan berbagai jenis ikan paya yang populasinya tidak pernah surut. Hasil hutan non kayu seperti tumbuhan rambat, pakis, madu, tanaman obat dan berbagai jamur dimanfaatkan penduduk setempat sebagai sumber ekonomi tambahan dan protein keluarga. Bonus utamanya, Tripa menyediakan kualitas kayu kontruksi terbaik di Aceh. Tidak hanya sumber kehidupan bagi manusia, Hutan Kuala Tripa juga merupakan rumah bagi lebih dari 200 orang utan liar yang kini keberadaanya sungguh sangat memprihatinkan.
Namun, seperti yang di lansir dari tim kerja penyelamatan Rawa Tripa, Rawa Tripa yang menjadi primadona ekosistem hutan tropis Aceh saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah akibat pembukaan lahan di dalam kawasan tersebut oleh perusahaan perkebunan. Padahal, kawasan tersebut secara tradisional merupakan sumber kehidupan masyarakat lokal. Menurut perkiraan, luas hutan di Rawa Tripa hanya tersisa kurang dari 50% dari luas total 61.000 hektare. Saat ini, 36.185 hektare luas Rawa Tripa sudah menjadi wilayah konsesi bagi 4 perusahaan kelapa sawit besar yang beroperasi di Rawa Tripa yaitu PT. Astra Agro Lestari (13.177 Ha), PT. Kalista Alam (6.888 Ha),  PT. Gelora Sawita Makmur (8.604 Ha) dan PT. Cemerlang Abadi (7.516 Ha).
Kekayaan alam Tripa sepertinya tidak selalu membawa kemakmuran. Konflik yang pernah melanda Aceh memang telah usai, tapi kini para penduduk Kuala Seumayam harus memulai kembali konflik alot panjang perebutan pembagian lahan dengan Perusahaan sawit P.T Kalista Alam. Sudah hampir 19 tahun lebih lamanya ratusan warga Desa Kuala Seumayam memperjuangkan tanah yang mulai dikuasai PT. Kalista Alam sejak 1996, yang hingga kini belum tampak kejelasannya. Kini, hampir tak ada lahan tersisa di desa mereka. Semua masuk wilayah hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit,  PT. Kalista Alam.

Kronologi lahan Tripa masuk wilayah HGU perusahaan sawit.
  •  Menurut data dari Tim Penyelamat Rawa Tripa Aceh dan WALHI ACEH, awal tahun 2000, ketika pecah konflik bersenjata antara tentara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Ratusan orang terpaksa meninggalkan desa mereka, mengungsi mencari tempat aman di luar desa. Sebagian besar membangun pemukiman baru di kabupaten tetangga Aceh Barat Daya. Tahun 2004, sebagian  warga memilih pulang ke Kuala Seumayam, membangun tapak pemukiman baru di pinggir HGU PT. Kalista Alam dengan membeli tanah seluas tiga hektar untuk relokasi desa. Di situ mereka mendapat rumah bantuan dari Tentara Indonesia dan sebagian bantuan dari dana perdamaian Aceh.
  • Sebagian besar masyarakat Kuala Seumayam bekerja sebagai petani, oleh karena itu masyarakat mencoba untuk menggarap kembali lahan mereka di dusun Panton Bayu. Namun, pihak PT. Kalista Alam tidak memperbolehkan lagi masyarakat masuk ke wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sebagai lahan HGU. PT. Kalista Alam.
  • Pada tanggal 12 April 2007, masyarakat Kuala Seumayam, diwakili oleh keuchik mengirimkan surat kepada Bupati Nagan Raya perihal pemberitahuan tanah desa yang telah ditanami sawit oleh PT. Kalista Alam dan masyarakat akan mengambil kembali tanahnya pada tanggal 1 April 2007. 

  • Pada tanggal 16 Agustus 2007, Bupati Nagan Raya telah mengirimkan surat kepada PT. Kalista Alam perihal penundaan sementara penanaman baru atas tanah sengketa sambil menunggu dulu proses penyelesaian lebih lanjut. Selanjutnya Bupati membentuk Tim Pengembalian batas areal HGU PT. KalistaAlam berdasarkan nomor: 050/95/SK/2007, yang diketuai oleh M. Kasem Ibrahim.
  • Setelah adanya pengukuran, anggota Tim pengukur tidak mengetahui hasil pengukuran yang telah dilakukan.
  • Bahwa dalam pengukuran terdapat kejanggalan yaitu, sebelum tim pengukuran turun ke lokasi, masyarakat menemukan patok-patok sebagai pembatas lahan HGU. PT. Kalista Alam, padahal sebelumnya patok-patok tersebut tidak pernah ada.
  • Sampai saat ini banyak anggota tim pengukuran yang tidak mengetahui hasil pengukurannya bahkan anggota DPRK yang juga sebagai tim pengukuran tidak mengetahui hasil pengukurannya sampai sekarang
  • Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2008, Bupati Nagan Raya mengirimkan surat kepada Direktur PT. Kalista Alam perihal pelaksanaan kegiatan kebun PT.Kalista Alam yang isinya memerintahkan kembali untuk melaksanakan kegiatan di atas tanah yang dipersengketakan tersebut.
  • Pada tanggal 19 April 2008, Keuchik Sumber Makmur telah mengirimkan surat kepada Gubernur NAD perihal telah terjadinya penyerobotan tanah masyarakat oleh PT Kalista Alam.
  • Pada tanggal 22 April 2008, Gubernur mengirimkan surat perintah kepada Bupati Nagan Raya agar meneliti izin lokasi dari PT Kalista Alam serta menyelesaikan persoalan konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Kalista Alam dengan masyarakat.
  • Pada tanggal 31 Oktober 2008, pihak Camat memanggil beberapa desa untuk melakukan musyawarah penetapan batas antara Abdya dengan Nagan Raya.Pihak Camat berharap agar masyarakat seluruhnya termasuk masyarakat desaKuala Seumayam agar tetap mempertahankan batas alam di tengah sungai. 
  • Pada hari Sabtu tanggal 1 November 2008, sudah dikerahkan 2 Becho oleh PTKalista Alam untuk mengeringkan dan mengerjakan lahan gambut seluas kuranglebih 60 Ha. Lahan tersebut sedianya akan digarap oleh masyarakat Desa KualaSeumayam, karena menurut pengakuan masyarakat bahwa lahan tersebut padatahun 1996 Geuchik Kuala Seumayam telah mengeluarkan surat keterangan tanahyang diberikan kepada masyarakat Kuala Seumayam untuk menjadi lahan pertaniannya. Namun PT. Kalista Alam telah lebih dulu mengerjakan lahan tersebut.
  • Pada Tanggal 2 November 2008, sudah dikerahkan Brimob oleh PT Kalista Alam di pintu masuk dan di areal lokasi pengerjaan lahan baru.
  • Pemerintah Desa Kuala Seumanyam mengirimkan surat kepada PT. Kalista Alam dengan Nomor 26/IX/Kuala Semanyam/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Permohonan Alokasi Lahan Untuk Gampong Kuala Semanyam.[1]
               Semenjak itulah konflik yang sebenarnya dimulai. Segenap usaha dari penduduk dan bantuan pihak LSM memperjuangkan lahan yang kini masih dipegang secara legal oleh Perusahan sawit. Akan tetapi tarik ulur yang terjadi antara pemerintah dan P.T  Kalista Alam tidak pernah habis. Puncaknya adalah ketika lahan seluas 1.605 hektar yang sempat diberikan izin untuk PT. Kalista Alam juga di wilayah administrasi Desa Kuala Seumayam. Proses pemberian izin oleh Gubernur Aceh pada 2011 itu menuai gugatan dari Walhi Aceh. Hingga memaksa perusahaan menghentikan pembukaan hutan Rawa Gambut Tripa.
          Para penduduk Kuala Seumayam adalah petani tulen, bertani adalah nasab mereka, tetapi nasib memelintirnya. Mereka kini hanyalah petani tanpa lahan, pribumi yang setelah 70 tahun kemerdekaan belum merasakan merdekanya mengolah lahan moyangnya. Jangankan lahan, jika mati tempat untuk dimakamkan saja tidak punya. Setiap salah satu warga Kuala Seumayam yang meninggal, maka jenazahnya harus di usung sejauh 15 km untuk dimakamkan. Itupun medannya cukup berat. Semua kebanggaan Hutan dengan ekosistem paling kaya telah diambil, satu-satunya yang tertinggal hanya lingkup asap selama berminggu-minggu jika lahan gambut Kuala Tripa terbakar. 

          Jika ingin membuka lahan warga desa Kuala Seumayam diharapkan dapat mengganti kerugian sebesar 8 juta perbatang sawit yang ditebang. Perhitungan kasarnya, untuk setiap lahan satu hektar terdapat kurang lebih 130 batang sawit. Dan tentunya tidak ada yang dapat dilakukan petani-petani miskin Kuala Seumayam selain tunduk pada penjajahan sawit. Kisah klasik, mereka mati di salah satu hutan terkaya di Aceh. Sejarah rasanya tidak mau beranjak dari tanah Tripa ini. 

Menanti janji terwujud
Bagi warga desa Kuala Seumayam, hidup susah bukan lagi hal baru, karena bahkan setelah meninggalpun mereka harus bersusah payah pula mencari lahan pemakaman. Pasalnya, setiap ada yang meninggal  bawa jenazah harus di bawa jauh keluar dari desa Kula Seumayam ke Desa Alue Beutong Broek yang berjarak sekitar 15 kilometer. Keprihatinan yang terjadi di Kuala Seumayam akhirnya dijadikan sebagai sebuah ikon perjuangan melalui film dokumenter oleh komunitas ‘kanot bu’ Banda Aceh yang berjudul “Di larang mati di tanah ini”. Film ini menceritakan bagaiman sebuah desa yang terkepung lahan sawit Perushaan besar memperjuangkan secuil lahan untuk dibuatkan pemakaman bagi para penduduk desa tersebut.
Persoalan ketiadaan lahan masyarakat karena telah dikuasai oleh PT Kalista Alam telah disampaikan kepada Camat, Bupati dan Gubernur. Namun sampai saat ini belum ada keputusan yang nyata tentang izin pengolahan lahan bagi warga desa Kuala Seumayam. Proses pengajuan penetapan Kawasan Rawa Tripa Sebagai Kawasan Lindung Provinsi di dalam RTRWPA juga belum dipastikan hasilnya. Satu-satunya hal yang pasti adalah, konflik ini masih akan terus berlanjut, Kuala Tripa masih berada dalam sasaran tembak, begitu juga desa Kuala Seumayam. Tapi perjuangan para LSM, Aktivis Lingkungan Hidup dan masyarakat akan menyala, mencari jalan keluar yang terbaik bagi kelangsungan hayati Hutan Rawa Tripa Aceh, dan mengembalikan kesejahteraan masayarakat desa Kuala Seumayam. Hidup tentram, dan matipun tentram di tanah mereka sendiri.







sumber gambar :Anatara
                              MongabayIndonesia                               

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2015 maycut on post